Usir Perambah, Pondok Dan Kebun Bakal Dibakar

Kapolres Kaur AKBP Andi Kirnanda SH SIK meminta pelaku perambahan hutan di daerahnya ditindak tegas agar laju kerusakan hutan tidak semakin meluas, khususnya perambahan hutan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Namun tindakan tegas itu juga tidak melanggar aturan yang ditentukan.

Kapolres Kaur memimpin rapat koordinasi oprasi perambah hutan TNBBS
kemarin dilantai III Pemkab kaur (ROFI/BE).

”Kita harus satu komando untuk melakukan pengusiran kepada perambah, walaupun nantianya ditemukan kendala perlawanan kita tetap menindak sesuai hukum yang berlaku,” ujar Kapolres saat memimpin rapat Koordinasi pembahasan operasi terpadu perambah TNBBS di Lantai III Pemkab Kaur kemarin (26/6).

Kapolres mengaku sudah menurunkan anggota ke lapangan. Saat melihat kondisi sebenarnya di lokasi para perambah, seperti Dusun Lame, Talang Camara, Talang Kepahyang dan Talang Muslim, nampaknya bakal adanya perlawanan. Ia menegaskan, pihaknya akan menindak tegas pelaku perusakan hutan tersebut jika melawan. 

“Kita hanya menjalankan tugas sebaik mungkin, yang penting kita usahakan terlebih pendekatan. Namun hanya beberapa talang atau Dusun yang masih bertahan diri hal ini bisa kita lakukan pendekatan,” jelasnya. Menurut dia, kalau dilihat dari kondisi hutan, bukan hanya terjadi kerusakan akibat perambahan, tetapi juga perluasan areal perkebunan dan ladang bertanam kopi dan sayuran. Dia menduga, mayoritas perambahan dan perusakan hutan itu dilakukan warga asal Kabupaten Kaur, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. 

”Memang banyak hutan TNBBS sudah rusak akibat perambahan, oleh karena carannya akan kita bakar baik itu gubuk dan kebunya, sehingga setelah pengusiran mereka tidak akan kembali. Namun jika tidak dilakukan maka mereka akan datang lagi bahkan semakin banyak,” jelasnya. Di sisi lain, Kabid TNBBS Wilayah II Liwa Edi Sutanto SE MM mengatakan, akibat ulah perambah, kerusakan TNBBS Kaur cukup parah. 

Dari 13 dusun/talang lebih 2000 hektar lahan TNBBS rusak untuk perkebunan, lalu setidaknya sudah ada 974 KK yang ada di sana. Kemudian 9 Talang /Dusun yang ada di wilayah Lampung Barat juga demikian. Oleh karena itulah pihaknya membentuk tim terpadu dalam operasi mengusir perambah. “Sesuai data yang ada TNBBS yang telah mendunia, jika rusak maka kita bangsa Indonesia akan malu. Oleh karena itu akan kita tindak bersama-sama para perambah tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, untuk melakukan oprasi terpadu para perambah, sudah disiapkan 300 personil gabungan Polri, TNI, dan usur terkait. Kemudian ditentukan 4 Posko yang nantinya untuk pengusngsian dan juga istirahat yakni, Posko Induk di Desa Sukajaya Kecamatan Nasal, Posko I di Talang Lipih, Kecamatan Nasal, posko II Dusun Siderejo, dan Posko III di Pulang Tengah, Kecamatan Bengkunat Lambar.

 ”Kita sudah mulai masuk Posko pada minggu depan, berarti tanggal 30 Juni semua regu sudah ada di posko untuk persiapan,” jelas Kapolres. Sementara itu, Asisten I Nandar Munadi SSos mengatakan pengusiran para perambah jelas akan ada isak tangis. Namun bagi perambah yang tidak ada tempat tinggal,

 Pemkab Kaur akan menyidiakan lahan Hutan Taman Rakyat (HTR) di lokasi Hutan Produksi Terbatas (HPT. Namun semuanya ini masih dalam proses. “Yang jelas jangan khawatir. Sebab kita akan melakukan yang terbaik untuk warga perambah khususnya warga Kaur,” jelasnya. (823)

Sumber : http://bengkuluekspress.com/

Read more »

Pemukim di TNBBS Capai 947 Kepala Keluarga

Warga yang mendiami kawasan hutan Taman nasional Bukit Barisan selatan pada perbatasan Provinsi Bengkulu-Lampung mencapai 947 kepala keluarga.

Kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang sudah rusak mencapai 2.155 hektare, kata Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kaur M Ali Paman, Minggu (24/6).

Ia mengatakan, berdasarkan hasil suveri bersama dengan Kepala Balai Besar TNBBS Lampung Jhon Kenedie para perambah itu sebagian besar perambah menetap, sedangkan siswa membuka ladang berpindah.

Para perambah itu, katanya, sebagian besar dari luar Bengkulu yaitu warga Lampung dan wilayah Sumsel dengan bercocok tanam kopi dan karet.

Pemerintah Daerah Kaur bersama Balai besar TNBBS sepakat akan menurunkan perambah dengan imbauan dan kesadaran sendiri.

Namun bila tidak diindahkan kedua pemerintah itu akan melakukan pengusiran yang melibatkan aparat terkait secara besar-besaran, ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Mulyadi mengatakan, dari 947 KK perambah itu sudah menyatakan akan meninggalkan lokasi sebanyak 250 KK.

"Kami menargetkan pada bulan Agustus 2012 seluruh perambah sudah meninggalkan lokasi sesuai kesepakatan dengan Kepala Balai Besar TNBBS belum lama ini," ujarnya.

Beberapa staf TNBBS dari lampung sudah berkoordinasi dengan Pemkab Kaur beserta forum komunikasi daerah itu untuk menurunkan perambah tersebut.

"Kita menyambut baik gagasan menurunkan perambah bersama tim besar tersebut, dengan harapan hutan TNBBS kembali hijau," katanya. (Ant/OL-3)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com

Read more »

Kabupaten Kaur butuh penambahan SPBU

Pemerintah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, membutuhkan penambahan stasiun pengisian bahan bakar umum untuk melayani kebutuhan masyarakat di daerah itu.

SPBU di Jalan Kepala Pasar Bintuhan

"Saat ini hanya ada satu SPBU di Kabupaten Kaur dan tidak memiliki pompa pertamax sehingga kami khawatir program pembatasan BBM subsidi akan terhambat," kata Asisten I Sekretaris Kabupaten Kaur Nandar Munadi di Bengkulu, Senin.

Ia mengatakan hal itu dalam rapat koordinasi pembatasan BBM subsidi yang dipimpin Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah.

Dengan satu SPBU, kata dia, kebijakan Pertamina yang akan memisahkan SPBU yang menyediakan BBM jenis solar subsidi dan nonsubsidi akan sulit terealisasi.

"Kalau digunakan untuk menjual BBM jenis solar subsidi berarti Kaur tidak akan menyediakan solar nonsubsidi karena dalam satu SPBU tidak bisa memberlakukan dua harga," katanya.

Untuk itu ia berharap Pertamina mencarikan solusi sebab aturan penggunaan BBM nonsubsidi untuk kendaraan dinas serta kendaraan industri akan diberlakukan mulai 1 September 2012.

Saat ini kata dia terdapat pembangunan dua SPBU di daerah itu, namun belum diketahui jadwal operasinya.

Menanggapi hal ini Sales Area Manajer Pertamina Lampung dan Bengkulu Umar Chotib mengatakan akan menyiasati hal itu dengan pengoperasian mobil Pertamina yang menyediakan BBM nonsubsidi.

"Kabupaten Kaur bisa menjadi salah satu target operasi `Pertamina mobile` di mana kendaraan berisi BBM nonsubdisi akan memenuhi kebutuhan industri dan kendaraan dinas," katanya.

Ia mengatakan untuk penyediaan BBM pertamax sudah dilayani di 21 SPBU yang tersebar di 10 kabupaten dan kota.

Khusus untuk Kabupaten Kaur kata dia dalam waktu dekat akan dilakukan pemasangan pompa pertamax di SPBU daerah itu.

(KR-RNI)

Sumber : http://www.antaranews.com

Read more »

Kebun bibit rakyat diarahkan ke kabupaten kaur

Balai Pengelolaan daerah Aliran Sungai Ketahun Bengkulu mengarahkan pembuatan kebun bibit rakyat (KBR) 2012 berskala besar di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, karena daerah itu cukup potensi.

"Selain itu KBR tahun 2011 di daerah itu cukup berhasil bahkan menjadi percontohan," kata Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Ketahun Bengkulu Sumarsono, di Bengkulu.

"Untuk program KBR 2012 kami arahkan 85 persen ke Kabupaten Kaur dengan dana sekitar Rp5,5 miliar," katanya.
Ia mengatakan, keberhasilan KBR di Kaur 2011 itu mendapat respon pusat, sehingga mendukung kegiatan 2012 diarahkan ke daerah itu.

Pada tahun 2011 KBR di Kabupaten kaur sekitar 50 kelompok, melihat keberhasilan itu maka tahun 2012 ditingkatkan menjadi 107 kelompok, dengan masing-masing sasaran lahan untuk dihijaukan mencapai 100 hektare dari sebelumnya hanya 50 hektare.

Ke-17 kelompok KBR itu tengah diberikan pembekalan berupa sosialisasi selama satu minggu, sehingga kegiatan di lapangan tidak menyimpang dari sasaran.

Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kaur M Ali Paman menyambut baik kegiatan KBR 2012 karena daerah itu kawasan hutan pada aliran sungai setempat terancam gundul.

Kabupaten Kaur berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung dan terdapat Taman Nasional Bukit Barisan selatan (TNBBS) seluas 60.000 hektare.

"Dalam kawasan itu sekarang mulai dirambah warga untuk dijadikan kebun kopi dan karet, Pemkab Kaur bertekad menurunkan perambah tersebut secara besar-besaran, maka hasil garapan itu akan dihijaukan," ujarnya. (zul)

Sumber: http://bengkulu.antaranews.com

Read more »

Disekap, Bocah Gagalkan Perampokan

Kasus perampokan nyaris terjadi di rumah Suhadi ST, Sekretaris Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota (BLHDTK) Kaur, di Desa Suka Bandung, Kecamatan Kaur Selatan. Bahkan peristiwa itu sempat mengancam keselamatan anaknya bernama Rizki (10), sebelum bocah itu sendiri berhasil lolos dan menggagalkan upaya perampokan. Data terhimpun BE, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 WIB, kemarin (12/6). 

korban Rizki yang didampingi ibunya dan Kapolsek
Kaur Selatan menenangkan korban

Saat iktu Rizki baru pulang dari sekolah di SDN 01 Kaur Selatan. Sementara Suhadi dan istrinya masih berada di kantor. Saat tiba di rumah, Rizki baru saja masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba melihat orang asing ada di dalam. Masih kaget melihat orang itu, Rizki sudah keburu disekap pelaku menggunakan kain sarung. Mulut korban dan tangannya diikat. 

Namun entah kenapa, kaki Rizki tidak ikut diikat sehingga bocah itu langsung kabur keluar rumah. Di luar, dia berteriak minta pertolongan. Mendengar teriakan korban, pelaku pun memilih langsung kabur melewati pintu belakang. Pelaku meninggalkan sendal jepit. Tak lama tetangga sekitar langsung berdatangan. Di antaranya ada yang langsung memberitahu pihak kepolisian dan orang tua korban.

Saksi mata Mak Tono (37) mengungkapkan, pada saat terdengar teriakan korban, semua warga langsung datang ke rumah korban. Kemudian langsung menenangkan korban karena ketakutan. Lalu pihaknya langsung menelpon pihak kepolisian.

 “Untung saja anak ini selamat, dan juga harta benda tidak ada yang hilang,” jelasnya. Sementara itu orang tua korban Suhadi ST mengatakan, diduga pelaku sudah tahu seluk beluk rumah. Dari ulahnya pelaku awalnya melewati pintu belakang, lalu mencongkel jendela, karena posisi jendela dekat dengan pintu tengah langsung membuka kunci pintu tersebut. “Ya kalu kita lihat dicongkel jendela dekat dapur ini kemudian langsung membuka pintu sehingga bisa masuk. Jelas hal ini pelkau nampaknya mengetahui seluk beluk rumah ini,” katanya.

Sementara itu Kapolres Kaur AKBP Andi Kirnanda SH SIK melalui Kapolsek Kaur Selatan AKP Bayu Hermanto membenarkan kejadian tersebut. Untuk penyelidikan pihaknya sudah mengumpulkan barang bukti yakni sandal yang ditinggalkan pelaku dan kain sarung. “Kemudian nantinya korban didampingi ibunya akan kita mintai keterangan, semuanya akan kita selidiki,” jelasnya. (823)

Sumber :  http://bengkuluekspress.com

Read more »

Irigasi Minim, Lumbung Beras Terancam

Keinginan menjadikan Kabupaten Kaur menjadi daerah penghasil beras di Provinsi Bengkulu, semakin sulit diwujudkan. Mengingat irigasi yang minim dibangun dan kurangnya tenaga kerja jadi momok menakutkan bagi para petani.

Pantauan BE, di kecamatan Kaur Selatan, Maje dan Nasal banyak petani mengeluh karena hasil panen tidak seimbang dengan biaya produksi. Biaya tinggi karena tenaga kerja mahal. 

Dilain sisi rencana penanaman terhambat karena gangguan irigasi. Sumber air minim, diperparah sistem irigasi yang amburadul.”Air untuk irigasi sawah di Nasal semakin sulit, jaringan irigasi rusak, kita perlu jaringan tersier agar ditambah,” Indah (43) warga Nasal kepada BE kemarin (11/6). 

Menurutnya, bagaimana ini tidak kurang kalau air yang mengalir ke jaringan sekunder pun tidak mencukupi. bendungan Air Nasal sebanarnya tidak kekurangan air, namun pembagianya jatah air untuk persawahan terkadang terabaikan.”Kita minta keprihatinan pemerintah soal irigasi ini, jika ini tidak disikapi jelas kaur tidak bisa menjadi lumbung beras. 

Tapi kekurangan beras walaupun hamparan sawah hektaran,” jelasnya.Hal senada diungkapkan, Beni (43) warga Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan, selain ketimpangan irigasi, minimnya tenaga kerja juga jadi momok. 

Para petani dari kalangan pemuda beralih profesi sebagai ojek, akhirnya harus menyewa orang untuk mengurus sawah.”Melihat kondisi ini jelas sangat sulit Kaur akan maju, sehingga belum layak disebut lumbung padi atau beras,” ujarnya.Begitu juga, kata Rahmen warga Maje, mengungkapkan pun ikut kena imbas. 

Petani berusia 60 tahun ini biasa menyewa tenaga kerja untuk sawahnya. Namun biaya sewa meningkat drastis dari biasa. Untuk panen kemarin, dia mengeluarkan Rp 1,9 juta, hanya untuk ongkos panen dari merontokkan padi hingga mengangkat gabah ke pinggir jalan. 

Sebelum panen, dia harus mengeluarkan biaya tenaga kerja hingga Rp 1 juta untuk tanam bibit, cabut bibit dan semai bibit di sawah dan membuat garis di petakan sawah untuk jarak tanam.”hitung-hitungannya setelah potong semua biaya, mereka hanya memperoleh keuntungan Rp 3 juta/hektar selama 4 bulan sebelum panen berikutnya. Jadi setiap bulan kita cuma punya uang Rp 500 ribu,” katanya.

Sementara itu, Kadis Pertanian Ir H Herwan mengungkapkan menyikapi psimisnya masyarakat soal nyandang Lumbung beras. Pihaknya mengakui hal itu namun semuanya bisa dilakukan asal petani benar-benar memperhatikan tanamanya. 

Tahun ini irigasi memang akan dibangun semuanya untuk persawahan. Oleh karena itu tidak perlu kekwatiran soal sarana dan prasarana, karena pemerintah tengah proses dalam pembangunanya.”Kita sudah menggarkan untuk pembangunan irigasi, hal ini jelas kita optimis kaur bisa menjadi lumbung padi,” jelasnya. (823).

Sumber :  http://bengkuluekspress.com

Read more »

Jaringan PLN Terbakar, Listrik Padam 14 Jam

Jaringan kabel listrik milik PT PLN Ranting Bintuhan terbakar. Tak ayal selama selama 14 jam listrik Kabupaten Kaur mulai pukul 03.00-17.00 WIB, kemarin, padam.

Kepala PLN Ranting Bintuhan, Aji Heru Santo, mengungkapkan kebakaran kabel dekat mesin diesel PLN terjadi sekitar pukul 03.00 WIB. Belum diketahui persis kenapa kabel yang menghubungkan kabel induk ke pelanggan itu terbakar.

“Kita sudah memperbaikinya. Prediksi kita kebakaran akibat korsleting. Namun kondisinya tak terlalu parah,” ucapnya meyakinkan.

Ia pun mengakui imbas dari peristiwa itu aliran listrik ke kantor dan perumahan warga terpaksa padam.”Namun kami berupaya keras agar aliran listrik kembali menyala,” tuturnya.

PLN juga berjanji hari ini aliran listrik akan kembali normal. Apalagi ada rencana acara launching E-KTP. “Biasaya PLN tidak pernah memadamkan listrik. Kali ini bukan kesengajaan, tapi musibah,” ungkapnya.(823)

Sumber :  http://bengkuluekspress.com

Read more »

Ijazah SMA Segera Dibagikan

Blanko ijazah bagi lulusan SMA sederajat akan segera dibagikan ke masing-masing sekolah pada minggu depan. Pembagian blanko ijazah ke sekolah jumlahnya disesuaikan dengan data siswa yang lulus. 

Sehingga tidak ada cadangan. Sampai hari ini untuk tingkat SMA tidak ada perubahan untuk data kelulusannya. Hal tersebut diungkapakan Kadispenbud Kaur M Daud Abdullah SPd melalui Kabid Dikmen Japilus MTPd didampingi Ketua MKKS SMA Drs Agussalim MTPd kepada BE, kemarin (9/6). 

Dijelaskan Agusalim, sesuai hasil koordinasi dengan Provinsi Bengkulu blanko ijazah masih di Provinsi, lalu besok (hari ini,red) sudah didistribusikan ke Kaur. Di samping itu untuk Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional(SKHUN) masih menunggu dari provinsi dan harapannya sebelum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah datang. 

Kalau belum ada SKHUN asli biasanya pakai SKHUN sementara dari sekolah. Namun diupayakan SKHUN yang asli sudah diberikan kepada siswa. ”Memang agak terlambat pembagian blanko izajah, namun sesuai hasil koordinasi baru kemarin ijazah tiba dari Jakarta ke Dinas Pendidikan Bengkulu. Sehingga mudah-mudahan besok (hari ini,red) sudah tiba ke Kaur, kemudian minggu-minggu ini jika sudah selesai diisi akan langsung dibagikan,” ujar Agus. 

Sementara itu, jumlah blanko ijazah SMA telah tiba dan diterima oleh Dispenbud Kaur sebanyak 1.104. Saat ini tinggal menunggu ijazah dibagikan ke sekolah. Nantinya, kata Agus, jika lembar blanko ijazah SMA telah tiba dan diterima oleh Dinas Pendidikan, akan disesuaikan dalam berita acara penerimaan blanko ijazah, 1.104 blanko ijazah tersebut, berapa lembar blanko untuk SMA jurusan IPA dengan nomor serinya. 

Selain itu juga, berapa jumlah blanko ijazah untuk SMA jurusan IPS semuanya dikemas dalam dua kardus yang terpisah. Setelah dihitung, lanjutnya, ijazah diterima pihaknya akan membagi terlebih dahulu sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. “Tidak semua tangan boleh memegang blanko ijazah itu mengingat pentingnya. 

Supaya tidak rusak lalu harus kami bungkus plastik dan diikat biar aman dan tidak rusak, kemudian jumlah distribusi ijazah sesuai jumlah siswa setiap sekolah,” jelas Agus. 

Selanjutnya, untuk blanko cadangan tidak akan diberikan kepada sekolah, jika ada kesalahan atau kekurangan maka pihak sekolah mendata kemudian disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi.”Cadangan ada di dinas pronvinsi sedangkan kabupaten tidak ada. 

Maka setiap sekolah dianjurkan berhati-hati dalam menulis nama siswa dalam blanko ijazah,” jelasnya. Lanjut Agus, Dispenbud Kaur meminta kepada sekolah jika blanko ijazah sudah diterima besok (hari ini,red) maka seminggu lagi bisa memberikan langsung ke siswa. “Kita tidak perlu menahan lama-lama ijazah itu, lantaran sebagian siswa dipergunakan untuk sekolah dan juga kerja, minggu depan ijazah sudah dibagikan,” pungkasnya. (823)

Sumber :  http://bengkuluekspress.com/

Read more »

Membuat Sate Dari Gurita

Potensi laut di Indonesia sangat beraneka ragam untuk memanfaatkan hasil laut yang berlimpah seorang pria di Kabupaten Kaur Bengkulu sukses membuka warung guritanya. Warungnya kian laris karena lokasinya terdapat dilintas Sumatera yang memang selalu ramai.

Read more »

Usut Korupsi Pasar, Pejabat Kaur Diperiksa

Kejari Bintuhan kemarin (5/6) merealisasikan rencananya memeriksa sejumlah pihak yang terkait dalam upaya pengusutan kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan pasar tradisional di 11 kecamatan dalam Kabupaten Kaur senilai Rp 1,3 miliar dari APBN 2011. 

Seperti dijadwalkan, kemarin adalah giliran tim PHO, KPA (Drs Agunawan MM), panitia pengadaan barang. Tampak juga pejabat dan mantan pejabat Pemkab Kaur, yakni Kepala Disperindakop dan mantan kepala Disperindakop Kaur Drs Sarjoni Hanfi serta mantan sekretaris Disperindakop Ilal Mahdi SPd. 

Untuk memeriksa semua saksi, jaksa penyidik membutuhkan waktu selama tujuh jam. Pemeriksaan dimulai pukul 08.00-15.00 WIB. Kajari Kaur M Iwa Swia Pribawa SH melalui Kasi Intel Romza Septiawan SH MH kepada wartawan kemarin (5/6) menjelaskan, pemerikasaan pejabat dan mantan pejabat dilakukan pada pukul 13.00 WIB. Lalu dilanjutkan ke tim panitianya. '

Dijelaskan Romza, dalam pemeriksaan itu saksi hanya dimintai keterangan soal proses pembangunan pasar. Penyidik, kata dia, hanya melengkapi data visual. 

“Makanya butuh keterangan dari PA, PHO dan panitia serta rekanan agar data visual dan dokumen penyidikan disesuaikan dengan keterangan saksi, kemudian nanti kita bandingkan dengan hasil hitungan saksi ahli,” ujarnya. 

Sesuai hasil penyidikan itu, kata Romza, 12 pembangunan pasar diduga adanya penyimpangan anggaran. Sehingga untuk memastikan adanya kerugian pihaknya masih menunggu hasil hitungan dari pihak BPKP. 

Namun di samping itu juga pihaknya masih menunggu hasil hitungan saksi ahli. Sebab sebelumnya saksi ahli telah mengecek data di lapangan. Informasinya, perhitungan BPKP itu akan diketahui dalam minggu ini. “Kita tunggu semuanya rampung apakah sesuai data yang ada atau sebaliknya. Karena semuanya butuh waktu,” katanya. (823)

Sumber : http://bengkuluekspress.com

Read more »

Geber Sidik Korupsi KPU Kaur

Penyidikan dugaan korupsi dana hibah di KPU Kaur, terus digeber Kejari Bintuhan. Setelah melakukan pemeriksaan ketua dan anggota KPU, Senin (4/6) yang lalu. 

Kemarin (6/6) sekitar pukul 09.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB giliran beberapa staf KPU Kaur dan mantan PNS Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asli Daerah (DPPKAD) dimintai keterangan.

Mereka adalah Pa, Sa, Ma, sementara El berhalangan hadir. Sementara mantan PNS DPPKAD yang diperiksa, Uj dan Ye a diperiksa terkait besaran anggaran KPU Kaur tahun 2010.

Sebelumnya penyidik juga telah melakukan pemeriksaan 6 staf KPU Kaur, pada Selasa (5/6). Meraka adalah Rt, RA, Ag, De dan dua orang staf lainnya. Sama dengan pemeriksaan sebelumnya, para saksi dimintai keterangan oleh penyidik terkait Surat Pertanggungjawaban (SPj) kegiatan KPU Kaur tahun 2010. Tujuan untuk mengecek apakah SPj itu memang benar adanya atau fiktip. Selain itu mereka juga dimintai keterangan seputar beberapa kegiatan di KPU tahun anggaran 2010 lalu.

Kajari Bintuhan M Iwa Suwia Pribawa, SH melalui Kasi Pidsus M Arfi, SH mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pemeriksaan secara maraton dalam satu minggu ini. Mengingat saksi yang akan diperiksa sekitar 48 orang.

“Saksi yang akan kami periksa ulang dalam kasus ini cukup banyak sekitar 48 orang. Kami harus bekerja cepat menuntaskan pemeriksaan, sehingga dalam 1 minggu ini jaksa penyidik akan bekerja keras. Juga akan diperiksa mantan sekda dan mantan kepala DPPKAD,’’ ujar Arfi.

Setelah pemeriksaan para saksi, lanjut Arfi baru dilakukan pemeriksaan 1 tsk Ay, merupakan mantan Sekretaris KPU Kaur yang saat ini staf ahli Bidang Hukum Pemda Kaur. ‘’Dari sini nantinya bisa saja akan didapati tersangka lainnya,’’ imbuhnya.

Hingga kemarin sudah ada 19 orang saksi menjalani pemeriksaan. Rinciannya 4 orang anggota dan Ketua KPU. Sementara 13 lainnya, masing-masing kasubag dan staf KPU Kaur yang terlibat saat itu. Lainnya, 2 orang mantan staf DPPKAD Kaur.

Semenetara itu tersangka dalam kasus korupsi dana KPU tahun 2010 sebesar Rp 1 miliar. Yang diketahui berinisial AY mantan sekretaris KPU Kaur yang juga. Sampai saat ini belum menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

“Untuk kerugian negara dari perhitungan sementara terhadap anggaran Rp 1 miliar dana hibah yang dicairkan, mencapai Rp 500 juta. Dan dalam waktu dekat kami akan meminta BPKP atau BPK untuk melakukan audit, sehingga didapati angka pastinya. Karena BPKP atau BPK lah yang berkompeten melakukan audit,’’demikain Arfi. (cik)

Sumber :  http://harianrakyatbengkulu.com

Read more »

Dirazia, Pedagang BBM Datangi Disperidagkop

Pasca razia pedagang eceran BBM yang dilakukan Polres Kaur sejak sepekan terakhir, pedagang BBM eceran di Kecematan Kaur Selatan mendatangi Dinas Perdagangan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Diperindagkop dan UKM) Kabupaten Kaur, kemarin (29/5).

Kedatangan mereka yang berjumlah sepuluh orang itu, minta agar Disperidagkop dan UKM Kaur untuk memberikan surat izin berjualan BBM eceran– sama dengan pedagang lainnya.

Kalau permintaan mereka tidak terpenuhi maka Polres Kaur tidak akan mengeluarkan sejumlah premium dan solar, yang diamankan Polres Kaur saat gelar razia beberapa hari lalu.

‘’Kami ke sini minta surat izin berjualan BBM dari Disperidagkop dan UKM. Karena sejumlah minyak jenis premium, dan solar yang kami jual secara eceran, diamankan polisi saat razia. Kalau kami tidak memiliki surat izin dari Disperindagkop, dan UKM, kami tidak dibolehkan berjualan BBM eceran. 

Juga minyak yang diamankan oleh Polres Kaur itu tidak bisa kami ambil,’’ ungkap perwakilan pedagang, Toni kepada pegawai Disperindagkop kemarin (29/5).

Menanggapi keluhan para pedagang BBM eceran, Kadisperindagkop dan UKM Kaur, Drs. Agunawan, MM, melalui Sekretaris Nusirwan, SP, menyatakan belum dapat memutuskan apakah Disperidagkop dan UKM bisa mengeluarkan surat izin tersebut– atau tidak. Karena harus menunggu Kadis Kabid Perdagangan yang saat ini masih tugas luar.

‘’Memang surat izin tersebut kami yang mengeluarkan. Maka itu, beberapa pedagang BBM eceran yang tidak mengantongi surat izin tersebut, minyak mereka diamankan. Apalagi mereka menjual BBM diatas Rp 6.000/liter,’’ jelas Nusirwan.

Jadi untuk mengeluakan surat izin yang diharapkan para pedagang, untuk sementara ini belum bisa dipenuhi. Karena pejabat yang berwenang masalah ini masih berada di Bengkulu. Mungkin baru Senin depan tuntutan para pedagang BBM eceran ini bisa terpenuhi,” papar Nusirwan dihadapan para pedagang pengecer BBM.

Tak lama setelah mendengar penjelasan dari Disperindagkop dan UKM, para pedagang membubarkan diri secara tertib. ‘’Kami hanya ingin tahu, kenapa pedagang lainnya mendapat izin sementara pedagang lainnya tidak diberikan. Kami bersedia mematuhi aturan, semua persyaratan akan kami patuhi,’’ jelas Toni.

Sementara Kapolres Kaur AKBP Andi Kirnanda, S.IK melalui Kasat Reskrim AKP Lumban Raja, mengatakan pihaknya tetap tidak mengizinkan para pengecer berjualan tanpa mengantongi surat izin dari Disperindagkop dan UKM.

‘’Kalau mereka ada izin dan tidak menjual BBM diatas Rp 6.000/liter, kita tidak gelar razia. Tapi sekarang mereka jual BBM jenis premium  Rp 7.000-9.000/liter. Kalau masih ada yang menjual diatas Rp 6.000 ribu/liter, jangan salahkan kami kalau minyak jualan tersebut kita sita,” tegas Lumban.(cik)

Sumber :  http://harianrakyatbengkulu.com/

Read more »

Stok BBM di Kaur Habis

Masalah kelangkaan BBM belum juga berakhir. Bahkan di Kabupaten Kaur, stok BBM sudah kosong, kemarin. Akibatnya, antrian kendaraan di SPBU Kota Bintuhan terpantau memanjang hingga nyaris menutup separuh badan jalan raya. Kondisi antrian panjang itu sudah berlangsung beberapa hari terakhir. 

Informasi terhimpun, selain banyaknya kendaraan yang antri, pasokan BBM ke Kaur ternyata juga berkurang. Biasanya 16 ton per hari menjadi 8 ton sehari. Pantaun BE, kemarin sekitar pukul 08.00 WIB-pukul 10.00 WIB, antrian kendaran roda empat hanya terjadi pada pembelian solar dan premium. Sementara tidak terlihat antrian pada pembelian pertamax. 

Pada pembelian premiun, antrian kendaraan roda dua motor juga terlihat semakin panjang. Bahkan, puluhan motor dengan tangki berkapasitas belasan liter yang banyak digunakan para pedagang bensin eceran terlihat ikut mengantri.

“Setiap hari, motor-motor bertangki besar dengan kapasitas 16 hingga 17 liter bensin ikut mengantri berama warga lainnya. Bahkan, mereka terlihat bolak-balik ke SPBU membeli bensin,” ungkap Rijal (45), warga Bintuhan, saat ditemui mengantri BBM di SPBU Bintuhan kemarin (29/5).

Tidak terlihat ada petugas kepolisian yang berjaga-jaga di sejumlah SPBU, khususnya di jalan raya, sehingga tidak tertibnya kendaraan saat melintas di jalanan. Antrian kendaraan tidak teratur seharus pihak kepolisian melakukan aktivitas. “Kita lihat semuanya tidak terautur mulai dari arah kota Bintuhan menuju kecamatan Maje dan sebaliknya. Bahkan, antrian panjang hingga mencapai 500 meter,” jelasnya.

Kapolres Kaur AKBP Andi Kirnanda SH SIK melalui Perwira Pengelola Informasi Brigpol Sudiro mengatakan, sebenarnya pihaknya sudah menerjunkan beberapa personil untuk mengawasi BBM mengingat banyaknya kendaraan yang melintas cukup padat sehingga terjadi kemacetan. 

“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengawasinya, namun kondisnya jalan sempit kemudian kendaraan berbagai jenis melintas,” jelasnya. Sementara itu, Kadisperindakop dan UKM Kaur Drs Agunawan MM mengatakan persoalan kurangnya stok BBM memang sudah merekakoordinasikan dengan Pertamina. Namun belum juga ada solusi dari Pertamina. 

“Memang kapasitasi kuota BBM disesuaikan dengan daerah masing-masing, namun jika masih juga kurang tentunya menjadi persoalan, selian antrian juga mengambat ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Sumber :  http://bengkuluekspress.com/

Read more »